Salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam serta terealisasinya pendidikan yang ideal adalah manajemen pendidikan Islam. Tidak berbeda dengan manajemen pendidikan nasional, dalam tubuh manajemen pendidikan Islam pun mengalami metamorfosa, kendati dalam manajemen pendidikan Islam belum terdapat suatu konsep yang baku. Justru karena umat Islam selalu dirangsang untuk mencari, menggagas dan menerapkan konsep pendidikan serta konsep manajemen pendidikan yang paling ideal, maka pendidikan Islam dan manajemennya pun akan senantiasa berkembang, tidak hanya berjalan statis, namun terus dinamis serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Kalaupun pada saat ini konsep manajemen pendidikan Islam masih mengikuti konsep manajemen pendidikan nasional, maka hal ini dirasa cukup ideal, setidaknya untuk saat ini. Namun bukan berarti, ideal untuk saat ini akan ideal untuk nanti dan selamanya, justru akan terus berkembang dan berubah untuk menuju yang lebih baik dan lebih baik lagi.
Dengan adanya perkembangan pada manajemen pendidikan Islam itu pun akhirnya dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya manajemen pendidikan Islam pun mengalami metamorfosa. Adanya metamorfosa manajemen pendidikan Islam sendiri dapat dibaca dari hierarki manajemen pendidikan Islam yang secara umum berlaku sebagai berikut:
a. Manajemen sentralisasi;
Sentralisasi adalah suatu kebijakan pengelolaan yang menekankan uniformitas (keseragaman) atau terpusat pada satu titik. Manajemen sentralisasi pada pendidikan dapat diartikan suatu sistem pengelolaan lembaga pendidikan yang bersifat terpusat pada satu kekuasaan atau pemerintahan. Umumnya manajemen sentralisasi berlaku pada lembaga pendidikan negeri atau swasta yang berada di bawah naungan pemerintah.
Pendekatan manajemen pendidikan sentralistik mempunyai posisi yang sangat strategik dalam pengembangan kehidupan serta kohesi (keterpaduan) nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang sifatnya menyeluruh dan menyimpan beragam jenis perbedaan, diperlukan kesatuan arah persepsi dan tujuan. Maka dari itulah, merupakan satu kesalahan ketika perkembangan terbaru dalam permasalahan pendidikan seluruhnya diletakkan dalam kerangka desentralisasi. Tanpa adanya sentralisasi yang bersifat fundamental, maka perkembangan desentralisasi hanya akan melahirkan permasalahan baru yang krusial, dan salah satu dampak desentralisasi adalah kesenjangan serta ketidakadilan pemerataan pendidikan dalam arti luas.
Pendidikan Islam yang merupakan subsistem pendidikan nasional pada kenyataannya juga pernah mengalami dan memberlakukan manajemen sentralisasi sehingga semua kebijakan berpusat pada pemerintah pusat. Di antara salah satu kelemahan sistem pendidikan sentralisasi adalah manajemen pendidikan di daerah umumnya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, terutama berhubungan erat dengan sumber daya, pendanaan maupun pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sedangkan kelebihan sistem ini adalah keterpaduan arah, tujuan dan pemerataan pendidikan.
b. Manajemen Desentralisasi
Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diikuti dengan otonomi pendidikan serta desentralisasi pendidikan, sistem manajemen pendidikan ikut menjadi desentralisasi. Tak terkecuali pada manajemen pendidikan Islam, yang juga menjadi desentralisasi mengikuti kebijakan pendidikan nasional. Berubahnya manajemen pendidikan Islam yang semula sentralistik menjadi desentralisasi setidaknya telah menjadi satu bukti bahwa benar-benar terdapat suatu metamorfosa dalam manajemen pendidikan Islam.
Desentralisasi mengandung pengertian pelimpahan kekuasaan dan wewenang lebih luas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Desentralisasi manajemen pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan (manajemen) dalam pendidikan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pendidikan. Umumnya, sistem manajemen desentralisasi dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta non pemerintah, namun dewasa ini kebijakan desentralisasi telah berlaku secara menyeluruh.
Dalam sistem pendidikan nasional, desentralisasi yang dimaksud bukan berarti desentralisasi-otonomi penuh, tetapi tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks nyata, putusan untuk memberi otonomi kepada daerah didorong oleh tuntutan pembangunan nasional yang semakin meningkat dan kompleks, sehingga meminta penanganan yang lebih efisien dan mengikutsertakan masyarakat dalam mengambil keputusan, dalam merencanakan, melaksanakan serta pertanggung jawaban atas pembangunan di daerahnya. Termasuk juga dalam bidang pendidikan.
Manajemen pendidikan yang menjadi desentralisasi telah mendorong lahirnya konsep manajemen pendidikan yang memberikan kewenangan penuh pada lembaga pendidikan untuk mengelola sendiri rumah tangganya dengan peran serta masyarakat, tanpa mengabaikan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional. Konsep manajemen pendidikan tersebut dewasa ini populer dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah atau Sekolah Berbasis Masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pada lembaga pendidikan
pesantren ataupun sekolah-sekolah Islam), Manajemen Berbasis Sekolah atau Sekolah Berbasis Masyarakat hakikatnya adalah indigenous dan alami. Sebab kebanyakan lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia merupakan hasil kerja masyarakat sendiri, hidup dan berkembangnya tergantung pada masyarakat. Kebijakan desentralisasi atau otonomisasi pendidikan pada Manajemen Berbasis Sekolah atau Sekolah Berbasis Masyarakat merupakan dukungan argumentasi ilmiah bagi keberadaan lembaga pendidikan Islam.
Dalam operasionalnya, tentu harus ditetapkan hal-hal mana yang menjadi sistem manajemen sentralisasi atau desentralisasi. Faktor terpenting yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan mana yang masuk sistem manajemen pendidikan yang harus sentralisasi atau desentralisasi adalah tingkat cakupan atau kepadatan fungsi (peranan) sistem manajemen. Manajemen yang mencakup banyak aspek atau unsur yang bersifat fundamental dilakukan, berbasis sentralisasi. Manajemen yang mencakup sedikit aspek atau unsur dan dalam hal-hal tertentu bersifat operasional teknis maupun bersifat parsial dimasukkan dalam manajemen berbasis desentralisasi. Sedangkan sebagai penjembatan di antara keduanya maka diterapkanlah manajemen fungsional.
c. Manajemen Fungsional
Keberadaan manajemen pendidikan sentralisasi dan desentralisasi mendorong lahirnya suatu penjembatan di antara kedua manajemen tersebut, yakni manajemen fungsional. Manajemen pendidikan yang fungsional ini diartikan sebagai suatu sistem manajemen yang menetapkan keputusan pengelolaan berdasarkan fungsi dan peranannya. Sistem manajemen ini mungkin desentralisasi ketika masuk dalam wilayah konkret dan mungkin juga bersifat sentralisasi ketika memasuki wilayah teoritis.
Segala keputusan kebijakan dalam sistem manajemen fungsional ini ditetapkan berdasarkan fungsi, peranan atau pengaruhnya terhadap perubahan tata kemasyarakatan, juga berdasarkan tuntutan terhadap kebutuhan tenaga kerja dan ideologi lembaga pendidikan.
Manajemen fungsional diukur berdasarkan peran dan fungsinya bagi kompleksitas kehidupan manusia. Dalam konsep manajemen fungsional, lembaga pendidikan Islam juga dituntut untuk tetap mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisiensi suatu jenis pekerjaan.
Demikianlah suatu metamorfosa dalam manajemen pendidikan Islam yang tidak berbeda jauh dengan manajemen pendidikan nasional. Pada pra reformasi masih berlaku manajemen sentralisasi dan akhirnya di masa reformasi telah berubah menjadi manajemen desentralisasi yang kemudian sebagai penjembatan antara keduanya –sentralisasi dan desentralisasi- adalah manajemen fungsional.
************
bacaan lanjutan:
Tilaar ,H. A. R.1999. Manajemen Pendidikan Nasional, Bandung: Remaja Rosdakarya,
Muliawan, Jasa Ungguh. 2005. Pendidikan Islam Integratif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Imam Tolkhah, Ahmad Barizi, 2004. Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
